Notification

×
Copyright © Terdepan Mengabarkan Tentang Indonesia

Kuliner

Iklan

Aksi Damai Ratusan Buruh Tarakan Tuntut Permenaker Nomor 2 Dicabut

Detak Terkini
Kamis, 03 Maret 2022, Maret 03, 2022 WIB

 

Aksi ratusan buruh di DPRD Tarakan menyampaikan aspirasi pencabutan Permenaker terkait JHT. (Foto : Sahida)

TARAKAN, DetakTerkini.com – Menteri Ketenagekerjaan, Ida Fauziyah dalam siaran persnya, Rabu (3/2/2022) mengeluarkan pernyataan akan melakukan revisi Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 yang mengatur tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat pencairan JHT.

Ida juga mengatakan akan mengembalikan proses dan tata cara pencairan JHT ke aturan lama.

Bahkan, ia memberikan janjinya untuk mempermudah proses pencairan dari aturan sebelumnya. Salah satu revisinya nanti, pencairan bisa dilakukan sebelum usia 56 tahun.

Meski sudah ada pernyataan dari Menteri Ketenagakerjaan ini, ratusan buruh melakukan aksi damai di halaman kantor DPRD Tarakan, Rabu (2/3/2022).

Dalam aksi ini, para buruh meminta Permenaker tersebut dicabut dan bukan direvisi.

Ketua DPC PSP Kahutindo Tarakan, Rudi menuturkan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 sangat tidak berkompeten dengan buruh.

Ia menilai, JHT merupakan uang buruh dan tidak ada sepeserpun uang pemerintah.

“Ini (JHT) adalah hak kami. Kami minta Permenaker dicabut, bukan revisi. Tidak sesuai (menunggu pencairan di usia 56 tahun). Memang ada penerapan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), untuk jaminan saat buruh berhenti bekerja karena di PHK. Sedangkan fakta di lapangan, satu persen saja pekerja yang di PHK. Sisanya disiasati supaya mengundurkan diri. Kalau mengundurkan diri, JKP tidak diterima,” ujarnya dikutip dari Koran Kaltara

Selain itu, ia mengungkapkan, pencairan JKP tidak berjalan semestinya dan ada potongan lagi 25 persen dan pencairan dilakukan selama tiga bulan.

Aksi ratusan buruh ini, kata Rudi hanya merupakan langkah awal. Jika tidak ditindaklanjuti, pihaknya akan menurunkan ribuan buruh ke jalan.

Dalam aksi ini juga, tidak hanya Kahutindo, melainkan juga dihadiri SP Kahut dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPSI).

Salah satu rangkaian aksi ini, para buruh juga membakar kartu kepersertaan BPJS Ketenagakerjaan sebagai peringatan, jika pemerintah tidak segera mencabut Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tersebut, pihaknya siap keluar dari BPJS Ketenagakerjaan.

“Sudah pasti akan ada aksi lanjutan, kalau Permenaker ini tidak segera dicabut,” tegasnya.

Wakil Ketua DPRD Tarakan, Muhammad Yunus usai menerima aksi buruh ini memberikan dukungannya dan akan menyampaikan aspirasi buruh ke pemerintah pusat.

Ia menilai, aturan yang dikeluarkan Menteri Tenaga Kerja ini sangat menyusahkan para buruh.

“Pendapat saya pribadi, kalau buruh berhenti kerja kan seharusnya diberikan hak-nya. Kan ini bukan uang pemerintah, tetapi uang buruh,” tandasnya.

Sementara itu, Wali Kota Tarakan, Khairul yang diwakili Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Agus Sutanto mengatakan, Pemkot Tarakan akan menerima aspirasi sesuai yang disampaikan.

Bersama DPRD Tarakan, pihaknya akan mendukung penuh aspirasi dan tuntutan buruh.

“Karena kewenangan untuk mengubah Permenaker ini bukan dari pemerintah daerah, tetapi pemerintah pusat. Tapi, jika ada dukungan dari Pemerintah Daerah berdasarkan aspirasi buruh, nantinya bisa menjadi bahan untuk mengambil keputusan lebih jauh, apa yang menjadi tuntutan buruh bisa dikabulkan sesuai harapan kita,” katanya.

Komentar

Tampilkan

  • Aksi Damai Ratusan Buruh Tarakan Tuntut Permenaker Nomor 2 Dicabut
  • 0

FEC MEDIA NETWORK

Topik Populer

Iklan Dalam Feed