Notification

×
Copyright © Terdepan Mengabarkan Tentang Indonesia

Kuliner

Iklan

Soal Tarif Pajak Sarang Burung Walet Tertinggi 10 Persen

Detak Terkini
Jumat, 11 Februari 2022, Februari 11, 2022 WIB

 

Tampak rumah sarang walet di Bulungan. (Foto: Rizqy)


TANJUNG SELOR, DetakTerkini.com – Pemerintah menerbitkan Undang-Undang (UU) Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.

Regulasi ini, salah satunya memiliki lingkup dalam pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak dan retribusi.

Terkait pajak dan retribusi daerah, semula diatur di dalam UU Nomor 28 Tahun 2009, kini telah dicabut oleh UU Nomor 1 Tahun 2022.

Oleh karena itu ada beberapa ketentuan mengenai pajak daerah yang diubah oleh undang- undang ini. Di antaranya yang dibahas secara khusus adalah terkait pajak sarang burung walet.

Aturan yang disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada 5 Januari 2022 lalu itu, mengatur soal tarif pajak sarang burung walet paling tinggi 10 persen.

Didefinisikan dalam aturan itu, pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Adapun dasar pengenaan pajak burung walet adalah nilai jual sarang burung walet.

Lalu, nilai jual sarang burung walet, dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku di daerah yang bersangkutan dengan volume sarang burung walet.

Adanya UU mengenai hal itu, juga sempat disinggung oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalimantan Utara (Kaltara) Wahyu Prihantoro pada awal bulan lalu.

Pasalnya, di provinsi paling bungsu ini, cukup banyak usaha sarang burung walet, khususnya milik perorangan.

“Kembali lagi kalau lihat dari teman-teman (pengelola) pajak membacanya adalah hidupnya ekonomi dulu,” katanya  dikutip dari Koran Kaltara.

Dia mengemukakan, bahwa kebijakan dan aturan yang dikeluarkan pemerintah, mengedepankan kepentingan ekonomi.

Kaitannya dengan pajak burung walet, menurutnya perlu digalakkan program pendampingan terlebih dulu. Yakni dengan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Sehingga, bisa didukung melalui pelatihan bahkan pembiayaan.

“Bukan berarti kalau kami kemudian melakukan pendampingan kepada UMKM, itu kemudian akan menjadi sasaran wajib pajak karena kemampuan pendapatan sedikit,” ujarnya.

Namun, ketika usaha masyarakat bisa tumbuh, maka akan meningkatkan transaksi.

Begitu pula dengan perdagangan, sehingga ekonomi kecil dan menengah semakin baik dengan adanya transaksi UMKM. Meski tak dipungkirinya, akan meningkatkan penerimaan bagi daerah dan negara.

“Ibaratnya adalah yang penting kita menumbuhkan yang bawah. Kalau ekonomi tumbuh, pasti penerimaan tumbuh. Kalau penerimaan tumbuh, larinya kembali lagi ke belanjanya. Kepada kita-kita lagi,” jelasnya.

Pemerintah Terus Gali Potensi Pendapatan

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalimantan Utara (Kaltara) Wahyu Prihantoro mengatakan bahwa pemerintah terus menggali potensi pendapatan.

Peran pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, melancarkan setiap upaya untuk bisa mendukung potensi pendapatan, dalam rangka meningkatkan perekonomian negara.

Dia membeberkan, di daerah, banyak potensi yang bisa dikembangkan.

Bahkan pihaknya pernah melakukan kajian bersama pemerintah daerah, misalnya pengembangan potensi rumput laut.

Hasil kajian tersebut telah disampaikan ke pemerintah pusat.

“Kami sampaikan ke pemerintah pusat, kemudian ada respons, ada review. Potensinya ada kemungkinan. Artinya, jadi ada fokus dari pemerintah kita. Apakah nanti rekomendasinya ada alokasi dana APBN atau kemudian hibah, pinjaman, investasi, kita tidak tahu. Minimal potensi itu bisa kita angkat,” tuturnya.

Begitu pula dengan peluang lainnya yang ada di daerah. Menurutnya, peran pemerintah untuk terus meningkatkan dan menumbuhkan ekonomi melalui pengembangan setiap potensi yang ada.

“Karena potensi itu ada, untuk ekonomi kita juga bisa lebih baik,” ujarnya.

Dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua I DPRD Kaltara Andi Hamzah mengatakan, bahwa selama ini daerah memang masih bergantung dengan pusat.

Apalagi pendapatan asli daerah (PAD) belum semaksimal yang diharapkan.

“Kalau ada peluang yang bisa dikembangkan kenapa tidak. Tentu kita akan mendukung. Tapi yang terpenting, bagaimana agar masyarakat kita yang diuntungkan,” katanya. 



Komentar

Tampilkan

  • Soal Tarif Pajak Sarang Burung Walet Tertinggi 10 Persen
  • 0

FEC MEDIA NETWORK

Topik Populer

Iklan Dalam Feed