Notification

×
Copyright © Terdepan Mengabarkan Tentang Indonesia

Kuliner

Iklan

Pemkab Malinau Tanggapi Masalah Pengusiran Susi Air

Detak Terkini
Jumat, 04 Februari 2022, Februari 04, 2022 WIB


Prosesi pemindahan pesawat milik Susi Air yang dilakukan oleh petugas Bandara RA Bessing dan Satpol PP Kabupaten Malinau. (Foto: Istimewa)


MALINAU, DetakTerkini.com – Sekretaris Daerah Malinau Dr. Ernes Silvanus menyatakan, tidak akan menanggapi informasi yang berkembang di media sosial terkait pengusiran pesawat Susi Air.


Namun, dirinya menegaskan siap hadir dalam dialog terbuka apabila diundang secara resmi.

“Silahkan. Artinya informasi yang mungkin sudah berkembang di nasional. Tentu kami di daerah siap memberikan klarifikasi. Apakah dari pihak media massa atau pihak Susi (Air) yang memfasilitasi. Silakan, kami terbuka terhadap dengan data,” kata Ernes, dalam konferensi pers, Kamis (3/2/2022) dikutip dari Koran Kaltara

Namun perihal pemindahan pesawat maskapai Susi Air, menurut Ernes, pemerintah daerah dalam hal ini sudah melakukan tahapan-tahapan, mulai dari pemberitahuan pertama hingga ketiga kalinya.

“Jadi upaya-upaya itu sudah kami laksanakan dengan baik,” jelasnya.

Ernes menyampaikan, pemerintah daerah hanya menjalankan sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian sewa aset milik daerah.

“Bahkan dari pihak maskapai lain yang sudah kontrak terhadap hanggar itu sudah ingin masuk. Tapi kami komunikasikan agar tetap menunggu. Tentu luar biasa dengan adanya komunikasi,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Ernes juga menyampaikan adanya Satpol PP dalam memindahkan barang milik maskapai Susi Air sudah sesuai kewenangannya.

Sebab, hanggar itu merupakan aset daerah. “Jadi saya tegaskan Satpol PP dan Dishub harus turun,” jelasnya.

“Seandainya mereka melakukan secara mandiri untuk mengosongkan hanggar itu tentu kita tidak turun,” imbuhnya.

Bahkan dalam pelaksanaan pemindahan, Ernes menegaskan tidak serta merta langsung dipindahkan oleh Satpol PP. Tetapi hanya membantu petugas yang ada di UPBU Bandara.

“Mereka hanya membantu mendorong dan menempatkan kembali ke posisinya. Itu pun bersama dengan petugas UPBU Kolonel RA Bessing dan pihak Susi Air,” terangnya.

Apabila ditanya tentang surat izin, Ernes mengungkapkan sudah menyampaikan kepada otoritas bandara untuk melakukan pengosongan hanggar pesawat tersebut.

“Permohonan izin masuk area terbatas sudah kami lakukan agar bisa masuk. Apalagi ini adalah aset daerah yang sebenarnya kami tidak ingin mengosongkan hanggar pesawat jika pihak Susi Air punya itikad baik untuk mengosongkan secara mandiri,” tukasnya.

Lantas apakah pemerintah daerah siap dibawa ke meja hijau, Ernes menegaskan tentu siap.

“Kami persilakan karena memang di dalam klausul perjanjian itu diterangkan. Jadi kami dari pemerintah daerah akan mengikuti karena negara ini adalah negara hukum tentu kami patuh dengan hukum,” jelasnya.

Perlu diketahui juga dalam penolakan masa kontrak ada pertimbangan yang telah dievaluasi oleh tim. Terutama pada kontribusi terhadap retribusi pajak yang dinilai terlambat.

“Sebenarnya keterlambatan ini tidak elok disampaikan. Jadi data sudah ada bagaimana riwayat dari 2018-2021. Hanya saja tidak elok untuk disampaikan, cukup menjadi catatan internal tim evaluasi sesuai perjanjian kerja sama,” pungkasnya.

Kronologi Pemindahan Pesawat Susi Air

Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau Dr. Ernes Silvanus mengatakan, pengosongan hanggar pesawat milik Pemkab Malinau, pada Rabu (2/2/2022) lalu, telah dilaksanakan sesuai tahapan dan produser yang ada.

“Jadi sebelum melakukan aksi pengosongan tempat, kami sudah melaporkan  kepada pimpinan secara berjenjang,” Ujar Ernes.

Ernes mengakui jika ada maskapai lain yang berencana menggunakan hanggar tersebut. “Jadi memang selain maskapai Susi (Air) ada maskapai lain juga yang mengajukan ke pemkab untuk bisa menggunakan hanggar pesawat milik pemerintah daerah ini,” jelasnya.

Dikatakannya, pihak maskapai Susi Air memang telah mengajukan permohonan perpanjangan kontrak sewa pada 15 November 2021.

Untuk diketahui, perpanjangan kontrak sewa ini dilaksanakan setiap tahun. “Jadi setiap tahun, mulai 1 Januari hingga 31 Desember itu masa kontrak sewa itu,” katanya.

Dalam kontrak sewa ini, sambung Ernes, selama satu tahun ini pemerintah daerah dapat memberikan kepada pihak manapun yang dianggap memenuhi ketentuan dan kriteria terhadap penyewaan hanggar pesawat tersebut.

“Jadi dalam kontrak sewa ini, pemerintah daerah berhak memberikan kepada siapapun saja,” tuturnya.

Berkaitan dengan pihak maskapai Susi Air, lanjut Ernes, jika dilihat dari klausul perjanjian di pasal 9 ayat 1. Pada poin A, perjanjian ini bisa berakhir apabila tidak diperpanjang lagi setelah berakhir masa berlaku perjanjian.

Di dalam pasal 9 ayat 2 yang berbunyi pihak pertama akan memberitahukan pada pihak kedua dalam masa 14 hari sebelum berakhirnya pada 31 Desember.

Sesuai pasal tersebut, pihak pemda telah mengirimkan surat pada tanggal 9 Desember 2021.

“Tim menyampaikan melalui surat bupati tertanggal 9 Desember 2021, berbunyi tidak memperpanjang lagi kontrak sewa menyewa hanggar di tahun 2022. Kami hitung mundur ada 33 hari. Jadi sudah memenuhi ketentuan pada pasal 9 ayat 2,” Jelasnya.

Pihak Dinas Perhubungan juga sudah melayangkan surat peringatan pertama kepada maskapai Susi Air agar dapat mengosongkan hanggar tersebut. “Karena masa berlaku kontraknya telah habis,” jelasnya.

Kemudian, per 3 Januari 2022, pihak Susi Air melayangkan surat kepada Bupati Malinau yang menyatakan keberatan untuk keluar dari hanggar tersebut.

“Tapi kami melihat kontrak sudah habis dan tidak dilanjutkan, makanya tetap meminta mengosongkan, tapi pihak maskapai Susi Air keberatan,” jelasnya.

Berikutnya, per tanggal 10 Januari melalui Dinas Perhubungan Malinau kembali menyampaikan surat peringatan kedua kepada maskapai Susi Air.

“Karena memang diberikan tujuh hari agar mengosongkan hanggar pesawat itu,” terangnya.

Selanjutnya pada tanggal 13 Januari perwakilan maskapai kembali  datang dan menyatakan siap memindahkan pesawatnya.

Namun, dengan meminta masa tenggang tiga bulan karena salah satu unit pesawat dalam kondisi rusak dan perlu diperbaiki.

“Tapi kami melihat permintaannya itu cukup lama. Apalagi, pemerintah daerah saat ini sudah melakukan kerja sama dengan pihak maskapai lain dan sudah kontrak,” jelasnya.

Terlebih lagi, lanjut Ernes, maskapai lain ini sudah menyetor retribusi ke pemerintah daerah.

“Artinya kami sudah lewat satu bulan terhitung di Februari ini dan pemerintah daerah berkewajiban menyiapkan hak untuk maskapai ini,” jelasnya.

Namun demikian, sambung Ernes lagi, pihaknya sudah memberikan toleransi, namun belum dikosongkan. Sehingga muncul lagi permintaan per 17 Januari.

Namun, sudah tidak ditanggapi lagi. “Karena pemerintah daerah sudah melayangkan surat pertama dan kedua,” ungkapnya.

Ernes menegaskan, pada 2 Februari itu tidak ada unsur pengusiran dan pemaksaan. “Bahkan ada satu unit pesawat yang rusak tidak dipindahkan. Dikarenakan masih menunggu alat untuk menggeser pesawat itu. Jadi kalau rusuh dan lainnya itu tidak benar,” pungkasnya.
Komentar

Tampilkan

  • Pemkab Malinau Tanggapi Masalah Pengusiran Susi Air
  • 0

FEC MEDIA NETWORK

Topik Populer

Iklan Dalam Feed