Notification

×
Copyright © Terdepan Mengabarkan Tentang Indonesia

Kuliner

Iklan

Nasib 3.200 Honorer Pemprov Kaltara di Masa Depan

Detak Terkini
Senin, 31 Januari 2022, Januari 31, 2022 WIB

BERI KETERANGAN – Sekretaris BKD Kaltara Arminsyah (kiri) didampingi Analisis Kepegawaian Muda Arya Mulawarman saat menerangkan soal nasib honorer ke depan. (Foto: Rizqy)



TANJUNG SELOR, DetakTerkini.com – Pemerintah berencana untuk menghapus status tenaga honorer di pemerintahan pada tahun 2023. Nantinya, pegawai pemerintah termasuk di daerah, hanya akan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Adapun tahun 2022, pemerintah juga diketahui hanya fokus merekrut PPPK, tanpa adanya seleksi Calon PNS (CPNS).


Organisasi perangkat daerah (OPD) termasuk biro dan sekretariat di Pemprov Kalimantan Utara (Kaltara) dipastikan sejauh ini mempunyai tenaga bantu honorer. Hal itu diakui oleh Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltara, Arminsyah. Berdasarkan laporan dari seluruh instansi, jumlahnya mencapai 3.200 orang.


“Jumlah tenaga kontrak (honorer) 3.200 lebih. Di semua instansi ada. Kalau paling banyak di Dinas Pendidikan yang tersebar di sekolah-sekolah,” ungkapnya kepada media, akhir pekan kemarin dikutip dari Koran Kaltara


Menyikapi rencana penghapusan honorer oleh pemerintah, menurut Arminsyah, perlu dilakukan perhitungan. Yakni menganalisis lebih jauh nasib ribuan orang yang sejauh ini sudah membantu birokrasi di Pemprov Kaltara.


“Saat ini kita coba mencari formula yang baik mengatasi teman-teman (honorer) ini. Saat ini kita belum ada pengurangan tenaga kontrak. Tapi kita pikirkan ke depannya,” ujarnya.


Mengenai kebutuhan ASN, provinsi paling bungsu ini masih membutuhkan tambahan. Dari 7.000 lebih pegawai yang ada, dinilai masih kurang jika dibandingkan dengan kebutuhan ideal. Meski tahun lalu, ada penerimaan ratusan CPNS ditambah PPPK yang saat ini tengah melakukan pemberkasan.


“Kalau melihat jumlah PNS yang ada, ini masih kurang. Tahun ini ada rencana penerimaan PPPK. Untuk tenaga honorer yang ada, itu bisa diakomodir untuk mengikuti seleksi PPPK,” jelasnya.


Hanya saja, tidak bisa dipastikan 3.200 orang itu semuanya bisa terangkat menjadi PPPK. Analis Kepegawaian Muda BKD Kaltara Arya Mulawarman berharap setiap perangkat daerah juga perlu melakukan evaluasi dan pemerataan. Sehingga, masing-masing instansi bisa memetakan kebutuhan ideal tenaga honorer.


“Perlu evaluasi dan pemerataan di tiap OPD. Contoh, dari segi perekrutan, baiknya kalau kita evaluasi juga dilihat dari segi tanggungannya. Apakah produktif atau tidak. Kemudian bisa juga dipikirkan alternatif dia bekerja setelah tidak di situ (keluar dari honorer),” tuturnya.


Jika sudah terpetakan dengan baik, pemerintah daerah bisa mengetahui jumlah honorer yang berpeluang mengikuti seleksi PPPK. Adapun sisanya, masih bisa diakomodir melalui pihak ketiga untuk diperbantukan sebagai tenaga kebersihan atau keamanan.


Pemerintah tak bisa menutup mata, bahwa keberadaan honorer tak terlepas dari penganggaran yang disiapkan. “Ada melekat di anggaran daerah, ada yang tidak. Ada juga dianggarkan di APBN. Di Dinkes, misalnya, itu ada (honorer) pakai dana pusat,” tambahnya. 

Komentar

Tampilkan

  • Nasib 3.200 Honorer Pemprov Kaltara di Masa Depan
  • 0

FEC MEDIA NETWORK

Topik Populer

Iklan Dalam Feed